** Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Tinggi Manado**
Pulau Bunaken - Sulawesi Utara
ALAMAT KANTOR
Jl. Sam Ratulangi No.20 Manado 95111
Telepon : (0431) 862491
Fax : (0431) 862091
E-mail : pt_mdo_mari@yahoo.co.id
ONLINE SUPPORT
INFO PENGUNJUNG
Tamu Saat Ini : 4
Tamu Hari Ini : 34
Tamu Kemarin : 126
Total Tamu : 112,170
IP Address : 54.211.231.221
Opr. System :
Browser :
Lama Akses :
Update : 13.11.2011
LINK'S WEBSITE
BERITA TERKINI

Senin, 17 November 2008 - 18:32:21 wita, Posted by HENRY

Peserta Diklat Cakim Kunjungi MA

JAKARTA-HUMAS. Peserta Diklat Cakim (Calon Hakim) yang didampingi oleh Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil, Kepala Pusdiklat dan Sekretaris Balitbang Diklat Kumdil diterima oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non - Yudisial Harifin A Tumpa, di Balairung Mahkamah Agung Kamis (13/11) pukul 13.00 WIB.

Dalam pertemuan tersebut Harifin Tumpa menjelaskan sejarah tentang Kekuasaan Kehakiman yang sebelumnya berada di bawah Departemen Kehakiman. Dengan adanya perubahan Undang-undang Nomor 04 Tahun 2004 dan perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengalihan Wewenang Kekuasaan Kehakiman dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung.

Para peserta Diklat Cakim dengan 494 peserta, yang terdiri dari Cakim Peradilan Umum 243 orang, Cakim Peradilan Agama 225 orang dan Cakim Peradilan Tata Usaha Negara 26 orang. Diklat Cakim ini telah berlangsung sejak tanggal 12 Oktober sampai dengan 22 November 2008 Diklat Cakim merupakan Angkatan yang ke V dan Pertama kali diadakan di Gedung Pusdiklat Mahkamah Agung, Mega Mendung, Bogor Jawa Barat.(ds)

Sumber : Mahkamah Agung


Berita & Informasi Lainnya :
  • RAPAT KOORDINASI IMPLEMENTASI SIPP/CTS 2 TRIWULAN I SE-WILAYAH HUKUM PT MANADO
  • KPT MANADO MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAH BAPAK NOVRRY TAMMY OROH, SH. SEBAGAI KPN TONDANO
  • PEMBERITAHUAN HARI LIBUR NASIONAL
  • Permintaan Standar Operasional Prosedur
  • Presiden RI menetapkan tanggal 9 April 2014 sebagai Hari Libur Nasional
  • Copyright © 2008 - 2014 Pengadilan Tinggi Manado
    Hak Cipta di Lindungi Undang-undang